BENGKULU – Perhelatan tabot tahun ini yang akan dibuka Plt Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd nanti malam (26/11) terancam amburadul. Bagaimana tidak, minimnya persiapan diperkirakan akan menghambat jalannya even tahunan ini.
Realisasi pelaksanaan acara tidak berjalan sesuai schedule awal. Bahkan lokasi panggung utama yang sebelumnya diplot di Tugu Thomas Parr mendadak dipindahkan ke Lapangan Merdeka persis di depan Kantor PLN Cabang Bengkulu atau di area proyek view tower Kampung.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kabudayaan (Kadisparbud) Kota M. Teguh A. Roni, SE, MM bahkan terkesan menyalahkan Pemda Provinsi yang menurutnya bertanggung jawab dalam penyediaan panggung utama. “Harusnya panggung utama dibangun Pemdaprov, tidak tahu kenapa tidak jadi. Untung ada panggung milik Starindo, kita manfaatkan lokasinya di Lapangan Merdeka. Selain panggung utama ada panggung hiburan di Tapak Paderi yang dibuat Yayasan Assyura,” ungkap Teguh.
Informasi bergulir, Pemda Provinsi dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi mengalihkan tanggung jawab pendirian panggung utama pada Kerukanan Keluarga Tabot (KKT), lantaran KKT telah dibantu Pemdaprov dana sebesar Rp 400 juta. Namun KKT menolak lantaran bantuan tersebut bukan untuk pendirian panggung. Bahkan tak ada instruksi tertulis terkait hal itu.
“Saya tidak tahu masalahnya apa. Tapi karena panggung utama tak jadi didirikan di Tugu Thomas Parr, panggung utama beralih ke Lapangan Merdeka,” ujar Teguh.
Sementara itu, jelang pembukaan tabot masalah pengelolaan pasar rakyat masih menjadi polemik. Jika sebelumnya sewa stan diwarnai praktik calo yang berimbas melonjaknya tarif sewa, kini diketahui terdapat stan ilegal yang terdapat di dua lokasi. Hal ini diakui Teguh. “Ada dua lokasi tidak minta izin pada Dinas Pariwisata. Dalam Kantor Pos dan arah bundaran Tapak Paderi,” katanya.
Di dua lokasi itu terdapat 30 tenda. Rinciannya 15 tenda di Kantor Pos dan 15 tenda di Tapak Paderi. Meski tak akan melakukan pembongkaran terhadap tenda ilegal, namun Teguh mengancam tak akan memberikan jatah listrik pada tenda-tenda tersebut. “Saya minta agar tak diberi api (listrik red). Kalau dibongkar tidak mungkin. Stan resmi hanya yang dikelola Starindo dan Yayasan Assyura. Kalau yang itu (ilegal red) saya tidak tahu siapa pengelolanya,” ujarnya.
Dari 30 tenda tersebut, jika masing-masing dipatok tarif sewa Rp 5 juta selama 10 hari maka bisa terkumpul uang Rp 150 juta. Potensi tersebut sama sekali tak memberikan kontribusi bagi daerah. Artinya bisa dipastikan dana Rp 150 juta tersebut mengalir ke kantong oknum tertentu.
Dibagian lain, sesuai jadwal, pembukaan festival tabot akan dibuka pukul 19.30 WIB ini malam, oleh Plt. Gubernur Bengkulu.
Terkait kesiapan panitia, Teguh memastikan acara pembukaan akan berlangsung lancar sekaligus ia menepis kemungkinan perhelatan tabot aburadul. “Semuanya sudah oke, tinggal finishing, termasuk undangan sudah disiapkan,” ujar Teguh.
Dikatakan, dalam pembukaan nanti dipastikan akan dihadiri tamu undangan dari provinsi lain. “Yang sudah pasti Walikota Blitar. Selain itu para peserta pameran seperti dari Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat juga ikut berpartisipasi,” ungkapnya.
Tak hanya itu Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia juga dijadwalkan hadir. Hanya saja tidak pada saat pembukaan. “Sekitar tanggal 1 Desember Dubes Iran datang. Membawa tim kesenian, mereka akan menampilkan teater Padang Karabela,” jelasnya.
Anggaran KKT Rp 800 Juta
Sementara terkait dana perhelatan tabot tahun ini, dimana KKT mendapat support anggaran terbilang fantastis, mencapai Rp 800 juta. Rinciannya Rp 400 juta berasal dari dana hibah yang diberikan Pemda Kota dan Rp 400 juta lagi merupakan bantuan dari Pemda Provinsi.
Namun sayangnya, meski ditambah anggaran dari Pemda Provinsi, KKT enggan memenuhi permintaan Disbudpar Provinsi untuk menyediakan panggung utama. Ketua KKT Syaiful Hidayat, BE, SIP beralasan dana Rp 400 juta tersebut bukan untuk penyediaan panggung.
“Dana Provinsi dibantu Rp 400 juta, tidak ada untuk panggung, undangan atau pun untuk hadiah. Kami punya acara pokok, rinciannya ada. Kalau mau minta panggung harus ada hitam di atas putih. Instruksi juga tidak ada. Saya siap bertanggung jawab kalau ada penyelewengan dana Rp 400 juta itu,” tukasnya.
Dikatakan Syaiful, anggaran yang diusulkan KKT pada Pemda Kota mencapai Rp 700 juta. Namun hanya diakomodir Rp 400 juta. “Usulan kita Rp 700 juta. Jelas anggaran yang ada kurang. Makanya kami mengajukan anggaran lagi ke Pemda Provinsi. Saya menemui langsung Gubernur di Jakarta dan cairlah dana Rp 400 juta. Dana itu peruntukannya untuk ritual tabot,” bebernya.(rei)
